AKSI NASIONAL 5: Memantau pelanggaran terhadap Pembela Hak Asasi Manusia LNHAM dalam posisi yang unik untuk mengumpulkan informasi tentang hak-hak PHAM.88 Dewan HAM PBB telah mengakui nilai-nilai dari pemantauan dan rekomendasi mereka terhadap undang-undang yang sudah ada dan yang diusulkan, khususnya yang berkaitan dengan dampaknya terhadap kegiatan PHAM (seperti yang dibahas sebelumnya dalam Aksi Nasional 1).89 Pemantauan dapat mencakup fokus pada pengalaman hidup PHAM di dalam negeri, termasuk dengan menyelidiki pelanggaran terhadap hak-hak. Pemantauan dapat memberikan hasil langsung dan jangka panjang, baik dengan membantu korban untuk mendapatkan kompensasi serta dengan memicu penyelidikan dan penyidikan yang lebih luas, yang dapat mengidentifikasi pola pelanggaran yang sistematis. Data yang dipisahkan dan disesuaikan dengan konteks dapat membantu untuk: • Memastikan bahwa materi, kebijakan, dan advokasi untuk PHAM ditargetkan secara efektif dan bersifat responsif.90 • Menunjukkan PHAM yang paling terancam bahaya dan membutuhkan dukungan, serta langkah perlindungan apa yang memiliki dampak aktual.91 • Memastikan pertanggungjawaban untuk pelanggaran terhadap HAM, karena dapat membantu dalam mengidentifikasi akar masalah penyebab agresi dan manifestasi umum lainnya, sebagai PHAM dan area yang paling terdampak.92 Hal tersebut di atas berarti bahwa LNHAM dapat menjadi aktor penting dalam perjuangan melawan impunitas.93 Dengan mendapatkan data melalui serangkaian indikator yang disepakati di tingkat regional, maka statistik regional juga dapat dikembangkan. Dalam hal ini, APF dapat mendukung anggotanya dengan bantuan teknis yang diperlukan untuk membuat pengumpulan dan analisis data yang efektif, serta mendukung pengembangan kerangka kerja untuk statistik nasional dan regional. A. Peraturan penting tentang pengumpulan data i. Menyertakan PHAM sebagai prioritas khusus dalam Rencana Strategis Mempertimbangkan peran besar PHAM dalam memajukan penegakan HAM yang efektif oleh semua, perlindungan dan promosi PHAM dan pekerjaannya harus menjadi prioritas LNHAM, dan LNHAM harus mempertimbangkan hal ini saat mengembangkan rencana strategisnya. PHAM dapat diklasifikasikan sebagai prioritas khusus dalam rencana strategis Anda, yang akan memastikan bahwa sumber daya dan waktu didedikasikan untuk melindungi mereka. Penetapan prioritas ini akan diserahkan kepada setiap LNHAM, berdasarkan kebutuhan khusus PHAM di negara mereka, dan seperti biasa, dikembangkan melalui konsultasi dengan PHAM. Ini juga dapat didukung oleh APF. Jika ada masalah yang mendesak untuk PHAM di negara tertentu, prioritasnya harus mencerminkan hal ini, misalnya jika terdapat proyek industri ekstraksi yang melanggar hak-hak PHAM masyarakat adat, atau jika kelompok PHAM tertentu dikriminalisasi akibat pekerjaannya. ii. Pengelolaan informasi yang aman dari PHAM Seperti yang disebutkan pada awal Panduan ini, salah satu elemen lintas sektor saat menangani informasi terkait PHAM adalah memastikan informasi tersebut tetap aman dan memprioritaskan keamanan PHAM. Ini sangat penting saat memantau dan juga melaporkan (baca Aksi Nasional 6) pelanggaran terhadap PHAM. Sejumlah PHAM memilih tidak melaporkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka karena takut akan tindakan pembalasan. Ini umumnya terjadi pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh agen Negara.94 Dalam hal ini, tidak ada informasi yang dapat diidentifikasi tentang PHAM atau pelanggaran yang harus 88 https://undocs.org/en/A/HRC/22/47 ayat 23, 72 89 https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-22-6/ ayat 16, 17 90 RAR halaman 22 91 https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/106.asp (hal. 18 dalam panduan) 92 https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/DIMR_GANHRI-CSW-Report_final-BF.pdf hal. 14, 35 93 https://undocs.org/en/A/HRC/22/47 ayat 24 94 https://undocs.org/en/A/74/159 ayat 56-58 35