Perlunya Undang-Undang Komprehensif • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata); • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006); • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). 76. Selain itu, Indonesia telah mengeluarkan dua undang-undang dengan maksud menghapus diskriminasi atas dasar ras dan etnis, serta disabilitas. • Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (termasuk hak bebas dari diskriminasi) wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dan wajib dilaksanakan dengan cara yang tidak diskriminatif.180 • Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa untuk melindungi warga negara dari diskriminasi ras dan etnis, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajibankewajiban seperti menjamin penegakan hukum efektif atas setiap tindakan diskriminasi, menjamin korban memperoleh penggantian atas kerugian, menjamin aparat berlaku sesuai ketentuan, dan mengubah peraturan diskriminatif.181 77. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah HAM yang sistematis dan struktural adalah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).182 RANHAM diharapkan dapat mendorong evaluasi kebijakan HAM, mendorong HAM digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintahan, dan lain-lain.183 Sejak 1998, Indonesia telah memiliki empat RANHAM. RANHAM tahun 2021-2025 mengidentifikasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, disebutkan bahwa anak-anak sangat rentan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. RANHAM diharapkan juga mampu mengakomodasi dan mendorong ketentuan anti diskriminatif yang komprehensif, bukan hanya bagi kelompok tertentu saja. 78. Pemerintah Indonesia secara berkala melaporkan hasil pemantauan kondisi HAM terkini ke negaranegara PBB dalam Universal Periodic Review (UPR). Pada UPR tahun 2023, pemerintah Indonesia menyatakan mendukung beberapa rekomendasi berikut: • Rekomendasi untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan anti-diskriminasi yang komprehensif dari Islandia dan Meksiko.184 • Rekomendasi dari Norwegia dan dari Inggris Raya untuk memastikan adanya perlindungan anti-diskriminasi yang beralasan etnisitas, agama dan keyakinan, status HIV/AIDS, serta orientasi seksual dan identitas gender.185 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Pasal 27. Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 7. 182 Konferensi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (the World Conference on Human Rights) memberikan rekomendasi kepada negara pihak untuk mempertimbangkan penyusunan rencana aksi nasional yang mengidentifkasi proses-proses di mana negara pihak dapat memperbaiki atau memajukan promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Lihat: Sidang Umum PBB, “Vienna Declaration and Programme of Action”, 12 July 1993, A/CONF.157/23, paragraf 71, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action. 183 Lihat: Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Handbook on National Human Rights Plans of Action (United Nations: 2022), halaman 3, https://www.ohchr.org/en/publications/training-and-education-publications/handbook-national-human-rights-plans-action. 184 Dewan HAM PBB, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia, UN A/HRC/52/8, 2023, rekomendasi 140.73 dan 140.252, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/608/14/PDF/G2260814.pdf. 185 Ibid., rekomendasi 140.70 dan 140.71. 180 181 KESETARAAN ADALAH HAK: Makalah Kebijakan Penguatan Kerangka Hukum Nasional tentang Kesetaraan dan Penghapusan Diskriminasi yang Komprehensif 25