Situasi Diskriminasi Di Indonesia
Perempuan
Agama dan Keyakinan – Busana Perempuan
37. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)
Februari 2023 menunjukkan masalah klasik diskriminasi di dunia kerja yaitu rata-rata upah dan pelindungan jaminan sosial perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kesenjangan ini ditemukan
nyaris di seluruh jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, dan sektor pekerjaan.89 Ini masih terjadi walaupun
ada berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi perempuan dalam hal
pengupahan.90 Stereotipe dan seksisme yang langgeng membuat perempuan diremehkan.91
38. Dalam diskusi yang mengangkat tema “Penguatan Kerangka Hukum Nasional untuk Perlindungan Kelompok Rentan dari Diskriminasi” pada Maret 2023, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengakui bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sering menjadi korban diskriminasi. Merujuk data
Bank Dunia, dikatakan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal ini dibandingkan dengan negaranegara Asia Tenggara lainnya.92
Disabilitas
Agama dan Keyakinan – Busana Perempuan
39. UU Penyandang Disabilitas disahkan pada tahun 201693, namun kasus-kasus diskriminasi masih dapat
ditemui. Pada tahun 2020, dua penyandang disabilitas diduga mengalami diskriminasi dalam menjalani
proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, padahal mereka seharusnya diberikan aksesibilitas dan akomodasi yang wajar.94 Pada tahun 2022, seorang tuli mengalami perbuatan audisme ketika
mengikuti rekrutmen pekerjaan. Ia diminta membacakan undangan wawancara dengan suara keras, lalu
diuji dengan cara dipanggil namanya dari kejauhan disertai tepukan tangan.95
C. Diskriminasi
C. Diskriminasi
yang
yang
Justru
Justru
Disebabkan
Disebabkan
oleh
oleh
Hukum
Hukum
Undang-Undang
Disabilitas
Diskriminatif
40. Diskriminasi atas dasar agama, di satu sisi dilarang menurut hukum, di sisi lain terlembaga sebagai kebijakan resmi dalam hukum dan pemerintahan. Undang-undang membeda-bedakan agama secara bertingkat: (1) enam agama, yang sering disebut “resmi” atau “diakui”, yang diistimewakan dan diutamakan
dengan diberikan bantuan dan perlindungan; (2) agama-agama lain yang dibiarkan “asal tidak melanggar”; (3) “penyimpangan” agama yang dibatasi; dan terakhir (4) kepercayaan dan agama leluhur yang
bahkan dianggap bukan agama.96
Peraturan
Peraturan
Sektoral
Sektoral
Diskriminatif
Diskriminatif
41. Kajian Komnas HAM atas peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pendirian
rumah ibadah97 menemukan bahwa peraturan tersebut berpotensi diskriminatif karena syarat-syarat
Zubi Mahrofi, “Menaker minta perusahaan wujudkan kenyamanan kerja tanpa diskriminasi”, Antara, 26 Mei 2023, https://www.antaranews.com/berita/
3558063/menaker-minta-perusahaan-wujudkan-kenyamanan-kerja-tanpa-diskriminasi.
90
InfoPublik, “Negara Jamin Perlindungan Pekerja Perempuan dari Diskriminasi”, Indonesia.go.id, 12 April 2022, https://www.indonesia.go.id/kategori/siaranpers-g20/4643/negara-jamin-perlindungan-pekerja-perempuan-dari-diskriminasi.
91
Prisca Triferna Violleta, “Menaker: Masih ada diskriminasi berbasis gender bagi pekerja perempuan”, Antara, 19 Januari 2022, https://www.antaranews.com/berita/2652461/menaker-masih-ada-diskriminasi-berbasis-gender-bagi-pekerja-perempuan.
92
Redaksi, “Menggugah Pelindungan Kelompok Rentan dari Diskriminasi”, Tempo.co, 15 Maret 2023, https://nasional.tempo.co/read/1702971/menggugahpelindungan-kelompok-rentan-dari-diskriminasi.
93
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
94
Cheta Nilawaty P., "5 Pelanggaran Terkait Dugaan Diskriminasi Kepada Dua CPNS Difabel", Tempo.co, 1 Juni 2020, https://difabel.tempo.co/
read/1348479/5-pelanggaran-terkait-dugaan-diskriminasi-kepada-dua-cpns-difabel.
95
Cheta Nilawaty P., "Kronologi Rekrutmen Mitra Tuli Grab Indonesia yang Dianggap Diskriminatif", Tempo.co, 28 April 2022, https://difabel.tempo.co/
read/1586765/kronologi-rekrutmen-mitra-tuli-grab-indonesia-yang-dianggap-diskriminatif.
96
Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965, Penjelasan Pasal 1.
97
Komnas HAM, Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah, 2020, https://www.komnasham.go.id/files/
20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--$VBFI34A.pdf.
89
KESETARAAN ADALAH HAK: Makalah Kebijakan Penguatan Kerangka Hukum Nasional
tentang Kesetaraan dan Penghapusan Diskriminasi yang Komprehensif
13