Perlunya Undang-Undang Komprehensif
hensif untuk mencapai sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target terkait. Khusus SDG
10.3, Negara harus mengadopsi undang-undang anti-diskriminasi yang memuat secara komprehensif
definisi dan alasan diskriminasi.199
88. Badan-badan traktat telah mengeluarkan rekomendasi agar negara-negara pihak mengadopsi peraturan
perundang-undangan anti-diskriminasi yang komprehensif. Contohnya, sejak tahun 2010, Human Rights
Committee telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada 45 negara (termasuk 18 negara Asia) dan
Committee on the Elimination of Racial Discrimination telah menyampaikan rekomendasi yang sama
kepada 12 negara. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, dalam Komentar Umum No. 6
(2018), menyatakan bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas memunculkan kewajiban untuk
mengesahkan undang-undang anti-diskriminasi yang spesifik dan komprehensif.
89. Pada tahun 2013, OHCHR menerbitkan Rabat Plan of Action, dokumen mengenai pelarangan advokasi
kebencian yang sampai ke taraf hasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Beberapa kesimpulannya adalah:
•
Negara harus mengadopsi suatu legislasi anti-diskriminasi yang komprehensif yang memuat pencegahan dan penghukuman untuk memberantas hasutan kebencian.200
•
Negara perlu mempertimbangkan membentuk badan kesetaraan [lihat Badan Kesetaraan], atau
melengkapi fungsinya ke dalam lembaga HAM nasional yang sudah ada.201
•
Negara harus mempunyai kebijakan publik dan rerangka regulasi yang mempromosikan pluralisme
dan keragaman dalam media [lihat Penghapusan Diskriminasi Struktural].202
Kawasan
Kawasan
dandan
Negara
Negara
Lain
Lain
90. Undang-undang anti-diskriminasi komprehensif telah disahkan di banyak negara Global South. Bahkan,
Undang-Undang Pemajuan Kesetaraan dan Pencegahan Diskriminasi Tidak Adil yang disahkan Afrika
Selatan pada tahun 2000 adalah salah satu undang-undang anti-diskriminasi komprehensif yang paling
pertama. Alasan diskriminasi yang dilarang adalah “ras, jenis kelamin, jenis kelamin, kehamilan, status
perkawinan, asal etnis atau sosial, warna kulit, orientasi seksual, usia, disabilitas, agama, hati nurani,
kepercayaan, budaya, bahasa, kelahiran dan status HIV/AIDS". Pelanggarannya dibawa ke sebuah
pengadilan kesetaraan (equality court).
91. Di Asia, beberapa negara juga bergerak ke arah pengesahan undang-undang anti-diskriminasi komprehensif. Di Filipina, draf Comprehensive Anti-Discrimination Act sudah disampaikan ke Kongres tahun
2022.203 Di Bangladesh, draf Anti-Discrimination Bill telah disampaikan ke House of Representative oleh
menteri hukum juga tahun 2022 lalu. Rancangan undang-undang tersebut berisi ketentuan mengenai jalur
pengaduan atas diskriminasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah diskriminasi.204 Di India, Anti-Discrimination and Equality Bill pernah diusulkan ke parlemen. Sayangnya, upaya
Dewan HAM PBB, Report of the Special Rapporteur on the right to development, 2019, A/HRC/42/38, paragraf 147–148, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/197/03/PDF/G1919703.pdf.
200
Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred
that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, 5 Oktober 2012, paragraf 26, https://www.ohchr.org/en/documents/outcome-documents/rabat-plan-action.
201
Ibid., paragraf 46.
202
Ibid., paragraf 48.
203
Senate of the Philippines, 19th Congress, Senate Bill No. 1264 Comprehensive Anti-Discrimination Act, Filed 1 September 2022, https://legacy.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=19&q=SBN-1264.
204
Staff Correspondent, “Anti-discrimination bill 2022: Law targeting inequality placed in House, The Daily Star, 6 April 2022, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/anti-discrimination-bill-2022-law-targeting-inequality-placed-house-2998716.
199
28
KESETARAAN ADALAH HAK: Makalah Kebijakan Penguatan Kerangka Hukum Nasional
tentang Kesetaraan dan Penghapusan Diskriminasi yang Komprehensif