Pengantar
pendidikan (Pasal 12 s/d Pasal 14) ; 8. Hak atas kehidupan budaya dan manfaat kemajuan
ilmu pengetahuan (Pasal 15).
4
M
ashood Baderin melihat peluang yang terbuka bagi harmonisasi konstruktif
norma-norma HIHAM dengan hukum Islam. Peluang yang terbuka itu
tentu dapat dimanfaatkan bila para pakar pendukung HIHAM dan para
pakar pendukung hukum Islam rela meninggalkan prasangka. Lingkup
HIHAM dapat lebih ditingkatkan di dunia Muslim melalui penafsiran syariah yang moderat,
dinamis, dan konstruktif dibandingkan melalui penafsiran garis keras dan statis, khususnya
berkaitan dengan hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, dan penerapan hukum pidana
Islam.
Untuk mencapai harmonisasi konstruktif sistem HIHAM dan sistem hukum Islam harus
dikedepankan pendekatan komplementer dan akomodatif, dimana unsur-unsur terbaik dari
dua sistem hukum itu digabungkan untuk keseluruhan umat manusia. Agar pelaksanaan
HIHAM secara tepat dan akurat dapat mempertimbangkan nilai-nilai Islam, khususnya
ketika berhubungan dengan negara-negara yang menerapkan hukum Islam, badan-badan
perjanjian internasional (International treaty bodies) perlu melibatkan pakar-pakar mumpuni
berkualitas di bidang ikih dan HIHAM. Para pakar ini bisa direkrut sebagai anggota Komite
HAM yang dibentuk sesuai dengan mandat yang di atur oleh KIHSP dan KIHESB.
Upaya untuk harmonisasi konstruktif antara sistem HIHAM dan sistem hukum Islam juga
dimungkinkan dengan menggunakan doktrin Marjin Apresiasi. Doktrin ini membenarkan
adanya garis batas dimana penerapan HIHAM harus mengalah pada pertimbangan pihak
suatu negara dalam menjalankan hukumnya. Doktrin Marjin Apresiasi dikritik oleh karena
potensinya untuk disalahgunakan oleh penguasa. Penguasa bisa saja untuk kepentingannya
menggunakan dokltrin tersebut untuk membatasi hak asasi tertentu, semisal hak atas
kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Namun doktrin Marjin Apresiasi dapat
dibenarkan penerapannya demi kelangsungan nilai-nilai moral yang dapat dibenarkan
dari beragam masyarakat melalui ‘perolehan keseimbangan antara hak yang dijamin dan
pengurangan (atau pembatasan) yang diizinkan. Penerapan doktrin Marjin Apresiasi dalam
masalah moral publik dan nilai-nilai agama didasarkan pada sensibilitas dan moralitas
publik sehingga menurut Baderin tidak perlu dikhawatirkan.
Dalam rangka membudayakan HAM di negara-negara Muslim penulis buku ini
menyarankan perlunya dilakukan pendidikan HAM di kalangan masyarakat luas melalui
jalur formal maupun informal. Pendidikan HAM diarahkan tidak saja pada lembaga sekular
tapi juga lembaga keagamaan. Pendidikan HAM harus menekankan dalil-dalil Quran dan
xvi
Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
dan Hukum Islam