tersebut adalah Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Irak, Kirgistan, Korea Selatan, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Nepal, Oman, Qatar, Selandia Baru, Sri Lanka, Thailand, serta Timor Leste. Dari negara-negara tersebut, hanya Kirgistan yang mengisi tautan pertanyaan tertulis lanjutan yang dikirimkan melalui surat elektronik. Keterbatasan sumber daya dan juga tidak adanya pembaharuan yang cukup signifikan dari survei tahun 2020 disebutkan oleh salah satu negara menjadi alasan ketidakbersediaan partisipasi dalam kegiatan lanjutan melalui pertanyaan tertulis tersebut.5 Data dari Komnas HAM terutama didapatkan melalui proses wawancara yang diadakan pada 21 Desember 2021, sedangkan perolehan data dari Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic dan ICHR terutama didapatkan dari pertanyaan tertulis peneliti dengan judul “Follow Up Study on Komnas HAM’s Survey on NHRIs in Asia Pacific”.6 Peneliti juga melakukan proses wawancara kepada ICHR pada 14 Desember 2021. Pertanyaan yang ditanyakan kepada Komnas HAM, Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, dan ICHR tercermin dari judul sub-bab pada bab yang membahas masing-masing pihak tersebut di bawah ini, yaitu fokus pada tujuh hal sebagai berikut: prioritas hak asasi manusia pada TPB, kegiatan strategis TPB, pengawasan TPB, tantangan dalam TPB, optimalisasi kegiatan TPB, solusi menghadapi tantangan dalam TPB, dan manfaat berbagi pengalaman TPB antar-negara. Namun demikian, perlu disampaikan, pada penelitian ini Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic baru menjawab lima pertanyaan utama yang diberikan pada pertanyaan tertulis dengan judul “Follow Up Study on Komnas HAM’s Survey on NHRIs in Asia Pacific”.7 Dua pertanyaan susulan yang diberikan pada pertanyaan tertulis mengenai solusi untuk menghadapi tantangan pada TPB serta manfaat berbagi pengalaman TPB antar-negara belum sempat dijawab oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic.8 Selain itu untuk melengkapi jawaban yang diberikan pada wawancara dan pertanyaan tertulis di atas, data juga diambil dari berbagai sumber antara lain dari webinar “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” yang diadakan pada tanggal 22 November 2021 beserta 5 Natasha de Silva (Australian Human Rights Commission), surat elektronik kepada Ulya Yasmine Prisandani, “RE: NHRI Follow Up Survey for the Australian Human Rights Commission”, 8 November 2021. 6 “Follow Up Study on Komnas HAM’s Survey on NHRIs in Asia Pacific”, pertanyaan tertulis dilakukan oleh Tim Peneliti pada penelitian ini berkolaborasi dengan Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, pertanyaan tertulis dikirimkan pada tanggal 12 November 2021 dan dijawab pada tanggal 14 November 2021 oleh perwakilan Palestina dan pada tanggal 16 November 2021 oleh perwakilan Kirgistan (selanjutnya: “Follow Up Study on Komnas HAM’s Survey on NHRIs in Asia Pacific”). 7 Ibid. 8 Ulya Yasmine Prisandani, surat elektronik kepada Askat Azarbekov (Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic), “Further Questions for Kyrgyz Ombudsman: Survey for Follow Up Study of NHRI”, 16 Desember 2021. 2