pasca-konflik untuk mencegah dan mengata- wa Papua merupakan kawasan yang terdampak si pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis. konflik dan penerapan Prinsip-Prinsip Panduan Rekomendasi ini disusun karena situasi global PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia men- selama satu dekade terakhir di bawah bayang- jadi keniscayaan. bayang konflik yang cenderung terus mengalami eskalasi hampir tiga kali lipat, dengan peningka- Dalam konteks ini, Kelompok Kerja PBB tentang tan kematian terkait enam kali lipat. Dengan de- Bisnis dan Hak Asasi Manusia merekomendasi mikian, bisnis menghadapi tantangan yang kom- negara untuk mengembangkan pedoman yang pleks untuk tidak terlibat dalam pelanggaran hak tepat untuk keterlibatan bisnis dalam pengatur- asasi manusia saat mereka beroperasi atau memi- an pembangunan perdamaian dan memastikan liki hubungan bisnis dengan aktor di lingkungan bisnis beroperasi dengan menghormati hak asasi konflik. Secara simultan bentuk-bentuk terbu- manusia dan sensitivitas konflik. Sementara itu, ruk pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis bisnis mengembangkan uji tunas hak asasi ma- cenderung terjadi dalam wilayah konflik.7 nusia sebagai instrumen pencegahan konflik dan mengembangkan mekanisme pengaduan ting- UNDP memberikan definisi kawasan yang ter- kat operasional dengan pendekatan peka konflik.9 kena dampak konflik (conflict-affected area) untuk menggambarkan berbagai konteks terjadinya Pada titik ini, Komnas HAM RI memiliki peran tingkat kekerasan yang tinggi terjadi, termasuk, strategis untuk mendorong pendekatan berbasis namun tidak terbatas pada, wilayah geografis, hak asasi manusia (human rights based ap- wilayah, atau negara yang mengalami berbagai proach) untuk menyeimbangkan dampak positif tingkat konflik bersenjata atau kekerasan yang dan negatif dari investasi untuk pembangunan meluas termasuk perang antarnegara atau perang infrastruktur. Pendekatan berbasis hak mensya- saudara, pemberontakan bersenjata, kekerasan ratkan bahwa standar hak asasi manusia me- ekstremisme, atau bentuk kekerasan terorganisir mandu semua tahapan pemrograman, perenca- lainnya. Selain itu, konflik bisa sangat terlokali- naan dan pelaksanaan proyek, melalui penerapan sir dan terfokus pada kekerasan antarkomunitas, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi namun tetap saja bersifat pervasif atau berkelan- partisipasi; akuntabilitas; tanpa diskriminasi; dan jutan. Dalam situasi pasca-konflik, hal ini dapat transparansi.10 Secara simultan Komnas HAM RI mengacu pada berulangnya konflik kekerasan harus memainkan peran penting untuk mengar- atau berhubungan dengan konteks terdapat tikulasikan dampak kekhawatiran peningkatan pelanggaran hak asa- Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan hak si manusia atau ketidakstabilan politik dan sosial asasi manusia saat ini menjadi isu kepentingan yang meluas.8 Eskalasi konflik yang cenderung politik. Salah satu alasannya terkait dengan fak- terus mengalami peningkatan secara signifikan ta bahwa tidak adanya kewajiban bisnis dalam lima tahun terakhir di Papua menunjukkan bah- hukum internasional terhadap hak asasi ma- 7 8 9 10 investasi terhadap Tujuan UN Working Group on Business & Human Rights, ‘Business, human rights and conflict-affected regions: towards heightened action, OHCHR, 2020, hlm. 1 United Nations Development Programme Heightened Human Rights Due Diligence for business in conflict-affected contexts; A Guide. New York, United States of America, (2022), hlm. 9 UN Working Group on Business & Human Rights op.cit., hlm. 3 Jenny Grönwall, Applying a Human Rights-Based Approach to Transboundary Infrastructure Projects, tanpa tahun, hlm. 2 Cap ai an, Tantangan & Opt imisme Me lan jut kan Lan gkah dalam Pe majuan dan Pe n e gaka n H A M 7