asasi manusia pada level meso seringkali ber- ulayat dan hak-hak masyarakat adat.6 kaitan dengan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan sosial tertentu. Privatisasi infrastruktur Seringkali dalam setiap pembangunan infra- dasar berimplikasi pada kenaikan tarif yang ter- struktur terdapat fenomena trade-off antara hak lalu tinggi atau penolakan layanan karena keti- asasi manusia dengan pertumbuhan investa- dakmampuan membayar berpotensi melanggar si dan ekonomi sehingga terjadi konflik agraria. hukum hak asasi manusia. Kebijakan yang me- Peristiwa penggunaan kekerasan yang eksesif di nempatkan partisipasi sektor swasta investor Wadas, Purworejo karena penolakan warga atas layanan publik dapat memutuskan individu dan rencana pemerintah membangun bendungan masyarakat yang rentan dari layanan infrastruktur memperlihatkan dampak investasi terhadap hak dasar. Sementara itu, dampak hak asasi manusia asasi manusia. Secara simultan konflik agraria pada level makro berkaitan dengan tindakan dan akibat investasi menegasikan hak memperoleh kelalaian negara dan pengemban tugas lainnya akses keadilan untuk mempertahankan hak atas yang diakibatkan oleh penetapan rancang ban- tanah. Selanjutnya, peristiwa penembakan ter- gun, proses dan perencanaan yang buruk, dan ke- hadap para pekerja jalan di Distrik Moskona gagalan untuk melaksanakan penilaian dampak Barat-Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, lingkungan dan hak asasi manusia. Secara si- Papua Barat yang menyebabkan 4 (empat) peker- multan dampak hak asasi manusia dapat terjadi ja tewas setelah sekelompok orang bersenjata akibat kesalahan pengelolaan fiskal dan keuangan menyerang semestinya diletakkan dalam pers- proyek infrastruktur sehingga menyia-nyiakan pektif bisnis dan hak asasi manusia di wilayah sumber daya publik dan menambah beban fiskal, konflik. Penolakan Organisasi Papua Merdeka utang berlebihan, penarikan layanan publik.5 terhadap pembangunan trans Papua menun- 4 jukkan diperlukan pendekatan pembangunan Dalam konteks ini, investasi infrastruktur sering- infrasruktur berbasis hak asasi manusia. Keha- kali menegasikan hak prosedural dan substantif, diran Komnas HAM RI termasuk hak yang terkait dengan transparansi, fungsi menjadi penting untuk menjaga agar hak partisipasi dan akuntabilitas, hak atas kebebasan asasi manusia tidak diasumsikan sebagai nilai berpikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat, niskala jika dihadapkan dengan politik investasi hak untuk mengakses informasi dan berpartisi- sehingga hak asasi manusia tidak ditransaksikan pasi dalam urusan publik dan hak atas pemulihan. secara murah demi kepentingan investasi. berbekal mandat dan Hak prosedural merupakan prinsip dasar hukum lingkungan internasional. Selain itu, masyarakat Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak adat memiliki hak atas persetujuan bebas, dida- Asasi Manusia memberikan rekomendasi kepa- hulukan dan diinformasikan (free, prior and in- da negara dan perusahaan untuk menerapkan formed consent) untuk setiap rencana proyek Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan infrastruktur yang akan berdampak pada wilayah Hak Asasi Manusia dalam konteks konflik dan 3 4 5 6 6 Motoko Aizawa, et,al., The Other Infrastructure Gap: Sustainability Human Rights and Environmental Perspectives, OHCHR and Heinrich Böll Foundation, 2018, hlm. 16-17 ibid ibid ibid Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022